Sebanyak 100 pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dari berbagai sektor mengikuti sosialisasi dan bimtek implementasi pengawasan perijinan berusaha berbasis resiko, Jumat (7/7).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Retno Syafariatin mengatakan, pemkab Wonosobo mentargetkan investasi sebesar Rp 250 miliar pada tahun 2023 ini. Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi target tersebut.

Menurutnya, ada kewajiban bagi para pelaku usaha kecil untuk melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara semesteran. Untuk yang menengah dan tinggi melaporkan secara 3 bulanan.

Kriteria pelaku usaha kecil adalah yang memiliki modal Rp 1 sampai Rp 5 miliar, untuk menengah adalah di atas Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, kemudian yang besar di atas Rp 10 miliar.

“Para pelaku usaha ini nanti berkewajiban untuk melaporkan penanaman modal mereka melalui sistem online single submission (OSS). Dalam OSS itu nanti akan terekam semua menjadi satu dalam realisasi nilai investasi se-Indonesia,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (7/7) pagi.

Dia menyampaikan, hasil dari pantauannya melalui kegiatan ini, banyak pelaku usaha yang belum pernah melakukan sama sekali pelaporan LKPM.

Dia berharap, setelah kegiatan ini, para pelaku usaha akan membuat pelaporan mereka dan menginput di OSS. Sehingga, target realisasi tersebut dapat tercapai dengan cepat.

Batas penyampaian LKPM kali ini adalah 10 Juli. Setelah tanggal tersebut, sistem akan ditutup, bahkan apabila ada yang mau melakukan perbaikan sudah tidak bisa lagi.

“Ini adalah hal yang harus dipatuhi bagi para pelaku usaha. Pelaporan ini adalah kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang,” ungkapnya.