Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Untuk Bangunan Gedung Baru

A. Persyaratan

1. Sudah membuat akun pemohon di simbg.pu.go.id;
2. Sudah melengkapi dokumen dan proses teknis di Dinas Teknis (DPUPR) hingga disetujui oleh Kepala DPUPR;
3. Sudah memiliki dokumen PBG/ IMB;
4. Berita acara dan rekomendasi berserta lampirannya yang diupload oleh Operator Dinas Teknis (DPUPR).

B. Jangka waktu pelayanan

       1 Hari kerja.

C. Biaya/ tarif

1. Tidak dipungut retribusi.

D. Produk pelayanan

1. SK SLF;
2. Plakat SLF.

E. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

1. Telpon: (0286) 321059
2. WhatsApp: 081383154514
3. Email: dpmptsp.wsb@gmail.com
4. Website: dpmptsp.wonosobokab.go.id
5. Korespondensi dan Kotak Saran:

1. Kantor DPMPTSP: Jl. Kartini No. 11, Wonosobo;
2. Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kab. Wonosobo: Jalan Soekarno Hatta No. 5 Wonosobo.

1. Instagram:

1. @dpmtpsp_wonosobo;
2. @gppwonosobo 

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor  9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.

G. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

1. Komputer/Laptop;
2. Alat tulis kantor;
3. Jaringan LAN dan internet;
4. Printer;
5. Scaner;
6. Aplikasi SIMBG;
7. Berkas persyaratan;
8. Kendaraan operasional;
9. Meteran;
10. Kamera;
11. Rak arsip;
12. Telepon;
13. AC;
14. CCTV;
15. Meja dan kursi kerja petugas;
16. Loket pengambilan dokumen perizinan;
17. Toilet;
18. Ruang laktasi;
19. Tempat parkir;
20. Ruang Back Office;
21. Ruang tunggu layanan.

H. Kompetensi pelaksana

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mempunyai kemampuan membaca gambar teknis bangunan;
4. Jenjang pendidikan:

1. Front Office: Minimal Diploma 3, semua jurusan;
2. Back office: Minimal Diploma 3, semua jurusan (diutamakan  Jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur/ Lingkungan).

I. Pengawasan internal

1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung pelaksana hingga Kepala Dinas.

J. Jumlah pelaksana

1. 1 (satu) orang (Front office);
2. 4 (empat) orang (Back Office).

K. Jaminan pelayanan

1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;
3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Motto Kerja.

L. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. SK SLF disertai nomor dan barcode tanda tangan elektronik;
2. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. CCTV;
4. Terdapat APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di lokasi pelayanan.

M. Evaluasi kinerja pelaksana

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan;
2. Evaluasi dilaksanakan ketika ada pengaduan; dan 
3. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap tahun.

Total Dibaca